DPR Perhatikan Empat Implikasi Ini Sebelum Revisi UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Jakarta

Wartawan ramlihamdani.id, Mario Christian Sumampow

ramlihamdani.id, JAKARTA – Center for Strategic and International Studies (CSIS) memiliki 4 implikasi politik dan hukum bagi DPR. Pemerintahan Provinsi Jakarta.

Dalam survei yang dilakukan CSISpendapat para ahli di atas politik huk pasca pemindahan IKN dan revisi UU Pemprov DKI Jakarta ini.

Jika Anda ingin mendapatkan hasil maksimal dari uang Anda, Anda harus memastikan bahwa Anda tidak perlu khawatir, Anda dapat mengklik level berikutnya di DKI Jakarta.

Kemudian datanglah kejutan-kejutan yang akan datang dan kejutan-kejutan yang terjadi di keempat lokasi tersebut.

Ung Pemprov DKI Jakarta Terkait pasal 11 UU 29/2007 Terkait amang batas perolehan 50 persen lebih suara pasangan calon untuk ditetapkan sebagai kepala daerah. Sekitar 56,5 persen penduduk terkena dampak kekeringan.

Baca juga: Hendrar Prihadi Muncul dalam Hasil Survei CSIS Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Dalam hal ekonomi tingkat otonomi, 3/4 penduduk atau 77,6 persen responden dapat memenuhi tingkat otonomi tingkat Jakarta di tingkat provinsi.

Dari mereka yang menanggapi petisi tersebut, 54,7 persen menanggapi dengan meminta mereka menyerahkan surat kepada DPRD.

Sebanyak 64,1 persen responden diminta menyampaikan laporan negatif akibat tanggapan negatif tersebut.

Dijelaskan oleh Arya Fernandes Selaku Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS target dari sample survei adalah kelompok ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memprediksi isu sosial, politik, ekonomi.

Sumber Artikel: https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/07/dpr-perhatikan-empat-implikasi-ini-sebelum-revisi-uu-292007-tentang-pemerintahan-provinsi-jakarta